TRAGEDI BANJIR--LAGI

Banjir 2007 memang lebih parah dibanding 2002. Pemerintah sendiri berupaya melakukan percepatan Banjir Kanal Timur (BKT) sepanjang 23 km untuk mencegah banjir. Selama ini BKT terhambat masalah pembebasan tanah, oleh karena itu pemerintah akan menerapkan lebih tegas Perpres No.36/2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksaaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Selama ini, masyarakat belum rela tanahnya untuk pembebasan lahan. Konsep pembangunan kanal, pintu air memang sudah diterapkan sejak masih dijajah Belanda, namun upaya tersebut sudah tidak dapat menampung air yang meluap dari 13 sungai yang melintasi Jakarta. Apalagi topografi Jakarta 40% berada di bawah permukaan laut. Penyebab banjir di Jakarta antara lain; curah hujan yang tinggi, perubahan tata guna di daerah hulu yang membuat turun permukaan tanah, penyimpangan IMB, pengerukkan rawa di utara Jakarta, pendangkalan sungai lantaran dipakai bantaran sungai sebagai pemukiman, kebiasaan membuang sampah sembarangan, naiknya permukaan air laut lantaran efek rumah kaca.
Banyak cara menanggulangi masalah banjir, misalnya; kewajiban setiap bangunan di Jakarta untuk membuat sumur resapan sehingga setidaknya dapat merendam tumpahan air dari rumah bersangkutan, pemulihan situ yang ada di Jakarta, pembangunan danau buatan, memperbanyak kanal air dan pintu air, memperluas hutan kota untuk konservasi air, reboisasi hutan gundul, membangun sistem rumah panggung. Namun, semua solusi tersebut tak lepas dari anggaran pemerintah.
Belum lagi kerugian instansi pemerintah. PT Ka misalnya, hingga tanggal 6 Februari, mengalami kehilangan pendapatan Rp800 juta per hari. PT PLN mengalami kerugian paling sedikit Rp 51 miliar. Apalagi tercatat 29 korban tewas akibat musibah banjir, penyebabnya kesetrum listrik, terseret banjir dan tenggelam.
Jakarta sebagai pusat perdagangan, pusat urbanisasi, pusat pemerintahan Indonesia mengalami siklus banjir 5 tahunan. Sepertinya demi menjaga nama baik ibukota bangsa ini, sudah sepantasnya ibukota dipindahkan lantaran daya dukung lingkungan yang tidak sesuai dengan amanat yang diemban Jakarta. Pusat pemerintah selayaknya tidak ada kabar tentang banjir yang menenggelamkan ibukota, apalagi sudah tersiar ke berita-berita internasional. Ironis sekali bila disekeliling bangunan pencakar langit namun ketika melihat ke bawah tampak danau Jakarta, dan hal itu tersorot oleh penonton di luar negeri.
Namun bukan berarti dengan memindahkan ibukota lantas permasalahan selesai, justru dengan pemindahan perlu dipikirkan persoalan adminstratif, dampak kedepan yang akan ditimbulkan sehingga jangan sampai menimbulkan kesan pemindahan ini untuk praktis saja dan terkesan pemerintah menjadi pengecut untuk menghadapi permasalahan banjir. Apalagi dengan memindahkan ibukota tidak menyelesaikan permasalahan banjir.
Rasanya semua pihak terkena imbas dari bencana ini. Tak sepantasnya gubernur ibu kota bangsa ini, mengatakan warga harus bersabar karena banjir akibat kondisi topografi dan sebagai saluran 13 sungai yang melintas. Pembangunan busway nyatanya dijadikan tempat pengungsian dan menambah kemacetan, akibatnya dapat dilihat banyak kendaraan memakai jalur busway guna menghindari genangan air, apalagi pemerintah berencana membangun subway. Malu rasanya ketika pembangunan subway selesai beberapa tahun kedepan namun tidak bisa digunakan lantaran rusak terendam air banjir atau malah menambah korban musibah banjir.
Ada baiknya bila Prokasih diterapkan kembali. Cukup simple, dengan tidak membuang sampah sembarangan, sudah cukup membantu mengurangi ketinggian banjir. Pemerintah dalam hal ini bisa menangani dengan cara meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Belum lagi bantuan-bantuan dari pemerintah terbilang lamban dari tahun ke tahun. Masuk ke lubang yang sama. Indonesia terus saja menghadapi masalah klasik. Maka tak heran jika banyak yang membantu di lapangan adalah parpol-parpol dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kiranya ini menjadi pelajaran bagi calon gubernur berikutnya untuk menanggulangi banjir, dan tak hanya janji semata. Parpol yang menyediakan posko tampaknya dijadikan suatu program kampanye untuk memilih calon gubernur Jakarta yang akan datang. Suatu moment yang dapat ditarik oleh para pengurus parpol, moment menguntungkan, moment menarik simpatisan.
Musibah banjir jangan sampai musibah ini hanya sebatas wacana, dan wacana ini akan hilang seiring dengan surutnya banjir, namun terus berulang-ulang dan tidak pernah dikoreksi. Perlu penanggulangan secara holistik, komprehensif dan konsisten untuk penanggulangan banjir.